KSS Dipertanyakan, Wagub Ma’mun Amir Angkat Bicara

oleh -698 Dilihat
oleh
Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Palu- Pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) akhirnya terjawab. Penjelasan atas keberadaan kartu ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir sewaktu hadir membuka Rapat Konsultasi PKK se-Sulteng di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).

Menurut wagub, semasa kampanye Pilkada 2020 yang lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.

“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan melalui OPD terkait,”ujarnya menyebarkan simpang siur KSS.

Kemudian setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.

Diantaranya Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.

Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per tahun dan sudah dimulai sejak tahun 2022.

Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.

Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat.

Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 persen (2022) menjadi 1,44 persen (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 persen jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 persen.

Lanjut, realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen (2022) menjadi 2,95 persen (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2.059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.

Tren positif tersebut di atas dapat diraih berkat kerjasama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.

Turut hadir, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Vera Rompas Mastura, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Halima Amir, Para Ketua TP PKK Kab/Kota Se-Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Para Kepala e Daerah, Pimpinan Bank Sulteng, Perwakilan Ketua Bhayangkari, Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri.**