Makassar – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar bimbingan teknis (bimtek) di MYKO Hotel & Convention Center, Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 7–8 Maret 2025, dengan melibatkan seluruh anggota DPRD Morut.
Dibuka oleh Ketua DPRD Morowali Utara
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, secara resmi membuka kegiatan bimtek yang mengusung tema “Sinergi Fungsi Pengawasan DPRD dengan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada 2024.”
Dalam sambutannya, Warda menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBD merupakan salah satu fungsi krusial DPRD guna memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien. Hal ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menginginkan efisiensi belanja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam APBD benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan prinsip efisiensi yang ditekankan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025. DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal anggaran daerah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Warda.
Ia juga menambahkan bahwa setelah pelantikan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada 2024, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan
Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Morut dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan publik, diharapkan anggota DPRD dapat lebih kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Para peserta mendapatkan materi dari akademisi serta praktisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan publik. Beberapa topik yang dibahas dalam bimtek ini meliputi:
- Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, serta strategi pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD
- Implementasi Efisiensi Belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
- Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pusat
Dengan adanya materi ini, para anggota DPRD diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan anggaran yang lebih ketat dan sistematis, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan dan Antusiasme Peserta
Bimtek ini mendapat respons positif dari para peserta yang merasa mendapatkan banyak wawasan baru mengenai strategi pengawasan APBD yang lebih efektif. Beberapa peserta menilai bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat dalam mengawal anggaran daerah.
Salah satu anggota DPRD Morut, dalam sesi diskusi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana DPRD dapat lebih proaktif dalam mengawasi setiap tahapan perencanaan hingga realisasi APBD.
“Kami sebagai anggota DPRD harus benar-benar memahami bagaimana anggaran daerah dikelola, sehingga fungsi pengawasan yang kami lakukan bisa lebih optimal. Dengan bimtek ini, kami mendapatkan banyak wawasan baru tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengawasan,” ungkap salah satu peserta.
Selain itu, bimtek ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman antaranggota DPRD mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan muncul solusi-solusi inovatif dalam mengawal kebijakan anggaran daerah.
Dampak Positif bagi Tata Kelola Keuangan Daerah
Dengan adanya kegiatan bimtek ini, DPRD Morowali Utara diharapkan semakin optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawal kebijakan daerah. Efisiensi anggaran yang menjadi fokus utama dalam bimtek ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
DPRD Morut berkomitmen untuk terus meningkatkan peran dan kapasitasnya dalam pengawasan anggaran agar setiap kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap APBD agar penggunaan anggaran daerah lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan di Morowali Utara dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Warda Dg Mamala.
Dengan terselenggaranya bimtek ini, DPRD Morowali Utara menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih baik guna memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.
