PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini dipimpin oleh Gubernur Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, serta dihadiri Sekretaris Daerah Novalina, Kepala Bappeda Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD kali ini menitikberatkan pada stabilisasi harga bahan pokok dan strategi pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kesenjangan harga pangan antara wilayah perkotaan dan kepulauan di Sulteng masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
“Salah satu penyebab inflasi yang tinggi di Sulteng adalah perbedaan harga bahan pokok antarwilayah. Kami ingin memastikan harga tetap stabil dan merata di seluruh daerah,” ujar Anwar Hafid. Untuk itu, ia mengusulkan sistem distribusi subsidi guna menekan disparitas harga antara kota dan desa.
Selain itu, gubernur juga menyoroti pentingnya pendekatan baru dalam mengatasi kemiskinan. Ia menekankan bahwa bantuan sembako saja tidak cukup, sehingga perlu program pendampingan intensif. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diberi tanggung jawab mendampingi sejumlah keluarga miskin selama lima tahun hingga mereka bisa mandiri secara ekonomi.
“Kita harus mengubah pola pikir dalam menangani kemiskinan. Tidak cukup hanya memberi bantuan, tapi harus ada upaya nyata dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.
Gubernur juga menyoroti program revitalisasi rumah tidak layak huni dengan konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), yang sebelumnya telah diterapkannya saat menjabat sebagai bupati. Program ini bertujuan agar masyarakat miskin dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.
Lebih lanjut, Kepala BI Sulteng, Rony Hartawan, menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produksi daerah. Ia menyebut bahwa konsumsi masyarakat menyumbang 57,3 persen dari perekonomian Sulteng, sehingga penguatan ketahanan pangan menjadi kunci utama.
“Dengan meningkatkan produksi lokal dan mengelola distribusi dengan baik, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil,” ungkap Rony.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menambahkan bahwa program “Berani Sejahtera” akan menjadi landasan utama pembangunan daerah, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo untuk periode 2025-2029. Program ini mencakup stabilisasi harga bahan pokok, penguatan UMKM, hingga peningkatan layanan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga berencana membangun gudang penyimpanan dan cold storage di setiap desa untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun. Infrastruktur ini akan didanai melalui dana desa sebagai langkah konkret menekan fluktuasi harga pangan.
Dengan berbagai strategi tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dapat meningkat, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
