Palu – Pemerintah Kabupaten Poso kembali mencatat prestasi membanggakan di level provinsi. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029 yang berlangsung di Palu, Poso berhasil meraih predikat peringkat pertama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024.
Capaian ini diraih berkat keseriusan Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, yang menerima langsung penghargaan dari Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido. Apresiasi tersebut diberikan di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan dan kementerian.
Program unggulan yang menjadi andalan Kabupaten Poso adalah “Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting”, sebuah terobosan berbasis gotong royong dan sinergi lintas perangkat daerah. Dalam praktiknya, setiap Dinas dan Badan diinstruksikan untuk turun langsung membina pola asuh keluarga di desa, sehingga penanganan balita stunting dilakukan secara menyeluruh dan terfokus.
Melalui strategi ini, Poso tidak hanya berhasil mempercepat intervensi terhadap stunting, tetapi juga memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Dalam evaluasi 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, selain Kabupaten Poso yang meraih posisi tertinggi dengan total skor 113 , terdapat sejumlah daerah lain yang juga menunjukkan kinerja baik, yaitu:
Peringkat Kedua: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan total skor 110 poin
Peringkat Ketiga: Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan skor 108 poin
Peringkat Keempat: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan skor 105 poin
Peringkat Kelima: Pemerintah Kabupaten Morowali dengan skor 103 poin
Peringkat Keenam: Pemerintah Kota Palu dengan skor 102 poin
Selain penyerahan penghargaan, Musrenbang RPJMD juga menjadi momen peluncuran bantuan simbolis program beasiswa “Berani Cerdas”, yang ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi generasi muda Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan bahwa RPJMD merupakan “kompas pembangunan lima tahun ke depan”. Ia menegaskan pentingnya kesinambungan program antarperiode, keterpaduan kebijakan pusat dan daerah, serta dorongan terhadap inovasi sebagai kunci pemerintahan modern yang berdampak langsung pada masyarakat.
Musrenbang kali ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan Kepala Bappeda Provinsi. Mereka menyampaikan arahan kebijakan strategis yang akan menjadi landasan pengintegrasian rencana pembangunan daerah ke dalam kerangka pembangunan nasional.
Sebagai penutup, forum ini menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama, menandai dimulainya fase perencanaan yang lebih inklusif, adaptif, dan kolaboratif di Sulawesi Tengah.
